PENAGGULANGAN KEMISKINAN DI MASA PANDEMI
AGUST INRIYADDY SUWENDRO, ST KASUBBID EKONOMI DAN SDA I BAPELITBANGDA KABUPATEN POSO

Perekonomian Indonesia dalam bayang-bayang resesi. Negara mulai kalang kabut dan kewalahan menangani pandemi Covid-19, yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan keamanan. Situasi ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam mengelola sumber daya di tengah ancaman bencana yang bisa datang kapan saja.

Saat ini keselamatan manusia menjadi barang mahal. Para pengambil kebijakan dihadapkan pada pilihan sulit: nyawa manusia atau stabilitas ekonomi Negara. Sementara fakta di lapangan kematian akibat pandemi makin tak terkendali. Dalam kondisi terpuruk seperti saat ini, menyelamatkan nyawa manusia tentunya jauh lebih penting dan harus menjadi pilihan utama.

Pandemi juga mengoyak stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi ter koreksi cukup tajam, bahkan menorehkan catatan sejarah dimana pertumbuhan ekonomi minus 5 persen. Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) jadi pilihan. Konsekuensinya Negara harus mengerahkan segenap sumber daya utamanya anggaran. Namun, strategi itu sampai saat ini masih jauh belum menampakkan hasil yang maksimal, hal ini dikarenakan peningkatan jumlah kasus Covid-19.

Baca Lainnya :

• Entry Point Pengurangan Luasan Kumuh Poso dititikberatkan pada masalah Drainase, Jalan dan Persampah0
• Poso Kembali raih Predikat WTP Atas LKPD Tahun 20200
• SOSIALISASI INOVASI DAERAH0
• Bupati Poso terima Penyerahan simbolis Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan 0
• Bupati Poso, hadiri pelepasan Kirab Obor Paskah Nasional di Jakarta0

Kabupaten Poso turut merasakan kemerosotan perekonomian yang dialami sebagai dampak dari pandemic yang telah berlangsung lebih dari satu tahun. Rilis Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS)  ekonomi Kabupaten Poso tumbuh minus 3,89 persen, jauh dari tahun-tahun sebelumnya rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten poso selalu diatas 6 persen.

Pemerintah kabupaten Poso dibawah kepemimpinan Bupati dr. Verna G. M. Inkiriwang dan Wakil Bupati M. Yasing Mangun, S.Sos terus meningkatkan koordinasi guna merumuskan kebijakan strategi penanganan dampak pandemi. Di sisi lain, solidaritas sosial masyarakat harus terus ditingkatkan. Melawan pandemi tidak bisa hanya ditaruh pada satu pundak pemerintah atau masyarakat, tetapi harus ditaruh di atas pundak kita bersama.

Lesunya perekonomian menjadi tantangan hebat terhadap kinerja pemerintahan teritama dalam menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jumlah penduduk miskin Kabupaten Poso pada Maret 2020 sebesar 40.220 jiwa atau sbesar 15,45 persen. Garis kemiskinan Kabupaten Poso sebesar Rp 515,435 per kapita per bulan.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Poso sendiri tetap mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini tidak terlepas dari sektor pekerjaan mayoritas penduduknya yaitu pertanian. Dimana pertanian salah satu sektor yang tidak terdampak pandemi secara signifikan dibanding industri dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Walaupun pemerintah dari pusat sampai daerah sudah memberikan stimulus kepada masyarakat yang terdampak pandemi, jika melihat fakta di lapangan tentunya perlu upaya ekstra diakibatkan belum ada tanda-tanda pandemic covid 19 akan berakhir. Strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian dengan memberi stimulus kepada masyarakat, ternyata belum sepenuhnya efektif, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

Pertama, berkaitan dengan program jaring pengaman sosial melalui skema bantuan, baik bantuan berupa bahan makanan, subsidi, maupun bantuan langsung tunai. Bukan rahasia lagi bahwa problem mendasar dari bantuan ini adalah akurasi data, sehingga bantuan tidak tepat sasaran. Pemerintah perlu melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.

Kedua, pengambilan keputusan berdasarkan bukti (evidence based policy) menjadi keniscayaan terutama dalam menentukan prioritas dan target intervensi. Penelitian yang komprehensif dapat memproduksi kebijakan yang berkualitas dan aplikatif. Mengeluarkan kebijakan berbasis penelitian masih menjadi tantangan di Indonesia. Pengambilan kebijakan berbasis penelitian membuka kran partisipasi dan kolaborasi peneliti untuk berkontribusi dalam pengambilan kebijakan.

Ketiga, memperkuat peran Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Daerah terutama dalam mengoordinasikan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan termasuk ketersediaan data terpadu. Fungsi ini selama ini belum berjalan secara baik, dampaknya program penanggulangan kemiskinan tidak berjalan efektif.

Pandemi Covid-19 akan menjadi tantangan serius bagi upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Jika salah mengambil kebijakan, bukan penurunan angka kemiskinan tetapi kenaikan angka kemiskinan. Sinergi dan kolaborasi harus terus dilakukan dan yang tidak kalah penting perbaikan data kemiskinan agar tercipta data yang akurat dan kredibel.