Entry Point Pengurangan Luasan Kumuh Poso dititikberatkan pada masalah Drainase, Jalan dan Persampah
Oleh : ERIC WILLIAM LEMBA TOMASOA, ST Kasubbid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 1

Kawasan kumuh Kota Poso yang tersebar di beberapa titik pada beberpa kelurahan memerlukan penanganan dengan peningkatan kualitas dan pencegahan, baik penanganan skala lingkungan maupun skala kawasan/kota. Untuk skala lingkungan, dilakukan penanganan di delineasi kumuh sesuai dengan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan kabupaten Poso (RP2KPK) yang  . Sedangkan untuk penanganan skala kota maka dilakukan excercise melalui penetapan delineasi kawasan penanganan permukiman kumuh melalui clustering kawasan (mengelompokkan lokasi-lokasi kumuh sesuai SK kumuh). Tujuannya, agar perencanaan penanganan kumuh dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dengan sistem infrastruktur kota.

Clustering kawasan tersebut berdasarkan kriteria kawasan yang disepakati, yaitu berdasarkan kesamaan tipologi (karakteristik) kekumuhan, kedekatan lokasi sebaran kumuh, dan konsentrasi kawasan kumuh. Juga, persentase kekumuhan berdasarkan 7 indikator kumuh, keterkaitan persoalan kumuh antarlokasi kumuh SK, dan hasil kajian kebijakan/rencana dan struktur yang mengikat lokasi kumuh, sehingga perlu direncanakan sebagai satu kawasan.

Agar penanganan yang dilakukan nantinya dapat merubah wajah kawasan kumuh dan memperkuat identitas atau visi kota maka perlu dibuat gagasan/konsep pengembangan untuk masing-masing kawasan dengan menentukan tema pengembangan kawasan. Misalkan, kawasan di tepian pantai, direncanakan dengan konsep waterfront, di tepian sungai dengan konsep riverfront,  dan menerapkan konsep-konsep lainnya sesuai karakteristik kawasan.

Baca Lainnya :

• Poso Kembali raih Predikat WTP Atas LKPD Tahun 20200
• SOSIALISASI INOVASI DAERAH0
• Bupati Poso terima Penyerahan simbolis Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan 0
• Bupati Poso, Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Tinombala 20210

Berdasarkan hasil pendataan Baseline Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2016, kawasan kumuh Kota Poso berada di tepian pantai, sungai, wilayah permukiman padat, pasar dan dataran tinggi, dengan isu kekumuhan yang menyebabkan penurunan fungsi kualitas kota/kawasan. Isu-isu indikator kekumuhan tersebut meliputi isu bangunan gedung (keteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan, persyaratan teknis bangunan gedung), isu jalan lingkungan (cakupan pelayanan dan kualitas permukaan jalan), isu penyediaan air minum, isu drainase lingkungan, isu pengelolaan persampahan, isu pengelolaan air limbah dan isu proteksi kebakaran. Dari ketujuh indikator kumuh, yang menjadi entry point dalam menangani permasalahan kumuh atau mengurangi luasan kumuh di Kota Poso adalah isu jalan, drainase, persampahan, dan proteksi kebakaran, karena kondisi tersebut membutuhkan penanganan krusial.

Seiring berkembangnya Kota Poso dan bertambahnya jumlah penduduk maka konsekuensinya adalah terjadinya alih fungsi lahan. Lahan kosong, perkebunan berubah menjadi jalan, gedung, ruko dan perumahan. Tanah yang tadinya berfungsi untuk meresap air, tidak lagi berfungsi sebagai resapan karena tertutup beton dan aspal, sehingga terjadi banjir dan genangan air. Hal ini dapat mengganggu aktivitas suatu kawasan, mengurangi tingkat kenyamaan dan dapat menyebabkan kerusakan pada badan jalan akibat limpasan air. Meskipun setiap tahun drainase dibuat, tetap saja ketika musim hujan tiba, terjadi genangan air. Untuk itu, perlu penataan drainase kota yang baik, serta ada keterhubungan antara drainase lingkungan dengan drainase sistem kota. Begitu pula kualitas konstruksi, perlu ditingkatkan.

Selain permasalahan drainase dan jalan, sampah juga menjadi hal yang menyebabkan kekumuhan. Sampah merupakan masalah perkotaan yang tidak ada habisnya, karena diproduksi secara terus menerus baik oleh rumah tangga maupun sektor jasa lainnya. Juga akibat belum meratanya kesadaran masyarakat dalam mereduksi sampah, baik dalam hal pemilahan maupun dalam pengelolaan persampahan. Meski pengadaan tempat pembuangan sampah dan tempat pengelolaan pesampahan diadakan, tetap saja sampah masih tersebar di jalan, di lahan kosong, pasar bahkan permukiman masyarakat.

Padahal sampah dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan manusia jika dibuang sembarangan atau ditumpuk tanpa pengelolaan yang baik. Sampah yang dibuang di jalan atau selokan dapat menghambat saluran air dan membuat air terkurung atau tergenang yang bisa menjadi sarang nyamuk, dan pada musim hujan bisa menyumbat saluran dan mengakibatkan banjir. Maka, pengelolaan persampahan juga perlu direncanakan penanganan efektifnya.

Begitu pun dengan sistem proteksi kebakaran yang belum memadai. Di Kota Poso, kebakaran yang terjadi dipermukiman disebabkan karena kondisi kelistrikan yang semrawut, bahan bangunan yang digunakan mudah terbakar, penataan massa bangunan yang terlalu padat sehingga tidak tersedia jalan dengan lebar jalan lebih dari 3,5 meter untuk dilalui mobil Damkar, dan tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran.

Saat ini pelayananan pemadaman saat tanggap darurat yang efektif dan bereaksi cepat tiba di lokasi dengan ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran minimal 15 menit. Mulai dari menerima laporan dari warga sampai tiba di tempat kejadian, sudah dilakukan Pemerintah Kota Poso. Namun tetap perlu penyediaan hidran pada kawasan kumuh dan rawan kumuh guna mengatasi jika kebakaran terjadi. Setiap bangunan hendaknya dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran. Begitu pula penggunaan material bangunan serta penataan sistem jaringan listrik, perlu dipertimbangkan ke depan.