BERANTAS KEMISKINAN DARI DESA
Kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Persoalan pembangunan di Indonesia yang paling mendasar adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi permasalahan yang tak kunjung usai di berbagai daerah. Perhatian khusus terhadap penanggulangan kemiskinan menjadi fokus dari program-program kerja di seluruh daerah. Kemiskinan membuat proses pembangunan banyak mengalami permasalahan dan hambatan dengan tumbuhnya penyakit sosial ekonomi di dalam masyarakat. Angka kemiskinan di Indonesia belum menunjukkan penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Lainnya :

• Masyarakat Berantas Schistomiasis0
• MUSRENBANG RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-20260
• MOGOMBO LIPU DAN MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 20210
• Entry Point Pengurangan Luasan Kumuh Poso dititikberatkan pada masalah Drainase, Jalan dan Persampah0
• Poso Kembali raih Predikat WTP Atas LKPD Tahun 20200

Upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah memiliki berbagai program yang terintegrasi antara lain program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat dan berbasis pemberdayaan usaha kecil yang dijalankan berbagai tingkat pemerintahan daerah. Salah satu upaya pemerintah adalah menjadikan desa sebagai prioritas pembangunan pemerintah sesuai Nawa Cita pemerintah yaitu pembangunan dari pinggiran.

Pembangunan berbasis perdesaan memiliki peranan penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara. Desa menjadi pondasi utama dalam penyelenggaraan negara karena masyarakat secara mayoritas tinggal di dalamnya. Pembangunan desa akan mempercepat penurunan

angka kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah berkurang. Sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa mempunyai posisi strategis sebagai basis pembangunan. Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia melahirkan implikasi pada kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Dalam kerangka otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangaan desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah Kabupaten Poso dibawah kepemimpinan Bupati Poso dr. Verna G. M. Inkiriwang dan wakil Bupati Poso M. Yasin Mangun S.Sos bertekad melaksanakan percepatan penaggulangan kemiskinan lewat melalui sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Poso dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa di 142 Desa se Kabupaten Poso. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan yaitu masyarakat Kabupaten Poso yang lebih Makmur yang dapat dicapai apabila Angka kemiskinan di Kabupaten Poso semakin berkurang dari waktu ke waktu.