Bupati dan Wakil Bupati Poso hadiri Rakor Virtual yang Dipimpin Presiden R.I.
Kominfosandi_Poso, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo menyampaikan arahan penting kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, seluruh jajaran Forkompimda se-Indonesia terkait menghadapi hari Raya Idul fitri pada bulan Mei nanti, sekaligus menyampaikan dua point penting lainnya yaitu tentang Masalah Pandemi Covid19 dan Ekonomi.
Rakor Virtual dihadiri Wakil Presiden RI, Menteri Kabinet Indonesia Maju, tamu undangan lainnya yang menyaksikan secara virtual acara dari Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri. Rabu (28/4/2021).
Selain Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang, Wakil Bupati Poso M. Yasin Mangun S.Sos., turut hadir pula Unsur Forkompida Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Poso Semuel Munda SE, Kapolres Poso AKBP Rentrix Riyaldi Yusuf, SIK, Sekretaris Daerah Kabupaten Poso Yan Edward Guluda, SH., MH, Asisten Administrasi Umum Noly Tandawuya, SH, Asisten Pemerintah dan Kesra Drs. Erawanto A. Timumun, Kajari diwakili Kasi Intel Kajari Farhan, Dandim 1307 Poso diwakili Kasi Log. Lettu Inf. Sonni Sukirno dan tamu undangan lainnya. Acara berlangsung di Ruang Pogombo Kantor Bupati Poso dan tamu undangan lainnya bertempat di Ruangan Pogombo Kantor Bupati Poso.
Baca Lainnya :
Mengawali arahannya Presiden jokowi mencermati perkembangan covid19 di India yang sangat tinggi. Hal ini berkaitan dengan menjelang hari raya idul fiti tahun 2021. India dibulan Oktober, November, Desember, tahun 2020 berhasil melandaikan kurva covid19. Keberhasilan India menurunkan angka covid19 dengan menerapkan Micro Lock down. Micro Lockdown tersebut sangat efektif menekan penyebaran covid19 hingga 1.000 kasus perhari. Indonesia mengadopsi sistem tersebut dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro untuk menekan angka pertambahan covid19 di indonesia.
Namun sekarang terjadi lonjakan eksponensial di india menjadi 50.000 kasus aktif/hari. Ini harus menjadi kehati-hatian bagi kita semua dan ini juga menjadi kehati-hatian dinegara Turki, Brazil dan beberapa negara Uni Eropa.
Saya sampaikan, baik di provinsi, kabupaten maupun kota agar jangan hilang kewaspadaan, ikuti angka-angkanya, ikuti kurvanya, ikuti harian. begitu naik sedikit harus segera ditekan kembali. Tegas Presiden Jokowi.
Hati-hati menjelang libur panjang menghadapi Lebaran Idul Fitri. Libur idul fitri tahun lalu angka covid melonjat naik 93%, libur Agustus tahun lalu naik sampai 119%, bulan oktober naik menjadi 95%, saya ingatkan HATI-HATI.
Didaerah-daerah Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Jambi, Kalbar, NTT, Riau, Sumbar, Bengkulu, Kepri terjadi kenaikan. Himbauan mudik harus ketat. Yang terpenting bukan pembatasan mudiknya, tapi yang paling penting adalah bagaimana harus menerapkan protokol kesehatan, itu yang utama.
Untuk vaksinasi, agar tetap dilanjutkan, jangan sampai berhenti. Pemerintah Pusat akan menyiapkan ketersediaan vaksin untuk maskarakat, sampai 27 April sudah disuntikkan kurang lebih 19 juta dosis. Taget vaksin dibulan juli nanti diharapkan dapat mencapai kurang lebih 70 juta orang.
Berkaitan dengan ekonomi, berhasil ditekannya angka perkembangan covid19, bulan April sudah kelihatan menuju posisi normal. Target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2021 sebesar 4,5 - 5,5% sudah bisa dicapai.
Saya mengajak seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk segera melaksanakan belanja Pemda, segerakan belanja APBD. Angka yang tinggi baru di belanja pegawai 63%, belanja modal/maret baru 5,3 %.
saya ingatkan agar transfer pusat kedaerah tidak hanya disimpan dibank. hal ini akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Bansos, Bantuan UMKM, BLT Desa harus tersampaikan kepada masyarakat. Agar perputaran ekonomi semakin baik.
Menutup penyampaiannya Presiden Republik indonesia mengingatkan tentang investasi, agar kemudahan pelayanan, kecepatan pelayanan harus diberikan oleh daerah. Khususnyang terkait dengan perizinan. Karena kunci pertumbuhan ekonomi nasional adalah sangat tergantung pada investasi. Jika ada investasi artinya ada tambahan peredaran uang di daerah maupun nasional.
Sebelum Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo menyampaikan arahannya Menteri dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan hasil pemilihan kepala daerah serentak yang telah dilaksanakan, baik yang sudah dilantik maupun yang masih dalam proses pelantikan tahap ke II.